Tugas SIA

TUGAS I…

Beberapa orang berpendapat bahwa akuntan seharusnya memusatkan perhatian hanya pada laporan keuangan dan memberikan urusan desain serta persiapan laporan manajerial pada spesialis system informasi. Apa sajakah kelebihan dan kelemahan pendapat ini?? Sejauh manakah akuntan seharusnya terlibat dalam pembuatan laporan yang melibatkan berbagai hal di luar ukuran keuangan, yang dipergunakan untuk mengukur kinerja?? Mengapa demikian ??

Jawab :

Kelebihan serta kekurangan pendapat akuntan seharusnya memusatkan perhatian hanya pada laporan keuangan dan memberikan urusan desain serta persiapan laporan manajerial pada spesialis system informasi adalah :

Kelebihannya yaitu dimana akuntan tersebut dapat mengerjakan tugasnya secara optimal, efektif dan hemat waktu. Diberikan sesuai job desk yang di berikan. Jadi tidak terjadi apa yang di sebut multi-skill.

Kelemahannya yaitu, apabila seorang akuntan tersebut memiliki keahlian lain di luar bidangnya, mungkin saja akuntan tersebut dapat menggunakan waktu luangnya dengan mengerjakan hal lain yang dia mampu kerjakan diluar tugas dia yang seharusnya.
Sejauh yang ia mampu, dan itupun tidak menyepelekan tugas yang ia kerjakan seharusnya, karena apabila ia merangkap pekerjaannya dengan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan orang lain, ia takkan bisa menghemat waktu, maka dalam setiap perusahaan diharuskan merekrut karyawan yang memang ahli dalam bidang- bidang yang mereka kuasai. Agar mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakuakan, karena di situlah kinerja seorang karyawan dinilai.

Menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan maupun pihak-pihak diluar perusahaan. Kegunaan ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban.

5 Fungsi utama Sistem Informasi Akuntansi :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
3. Memanajemen data-data yang ada dalam kelompok-kelompok yang sudah di tetapkan oleh perusahan.
4. .Mengendalikan control data yang cukup sehingga asset dari suatu organisasi atau perusahan terjaga.
5. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanan dan mengontrol aktivitas .

TUGAS II …

Pembagian tugas secara efektif kadang-kadang tidak layak secara ekonomis pada bisnis kecil. Elemen-elemen pengendalian internal apa yang menurut anda dapat mengimbangi ancaman tersebut ?? ..

Jawab :

1. Kinerja
2. Terpadu
3. Berkesinambungan

Kinerja, Kinerja tidak hanya berkaitan dengan masalah ukur-mengukur belaka, namun juga mencerminkan rasa tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dijalankan Akuntabilitas atas amanah yang dibebankan merupakan fungsi-fungsi masing-masing, dan individu dibelakang fungsi tersebut dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi atau tugasnya dengan baik.

Terpadu yakni bermakna usaha untuk mencapai keselarasan diantara semua bagian dalam organisasi sehingga tercipta suatu sinergi.

Berkesinambungan, yakni bermakna bahwa terdapat tujuan yang ingin digapai oleh organisasi

TUGAS III

Secara teoritis, suatu prosedur pengendalian perlu digunakan jika keuntungannya melebihi biayanya. Jelaskan cara memperkirakan keuntungan dan biaya dari pengendalian berikut ini :

1. Pemisahan tugas
2. Prosedur perlindungan data

Jawab :

Pemisahan tugas yang efektif dicapai ketika fungsi-fungsi berikut dipisahkan :
a. Otorisasi – menyetujui transaksi dan keputusan.
b. Pencatatan – mempersiapkan dokumen sumber, memelihara catatan jurnal, buku besar dan file lainnya; mempersiapkan rekonsiliasi, serta mempersiapkan laporan kinerja.

Pemisahan tugas sangat penting untuk pengendalian internal yang efektif karena mengurangi risiko kesalahan dan tindakan tidak pantas. Ini membantu melawan penipuan oleh mengecilkan kolusi. Secara umum, fungsi-fungsi berikut harus dipisahkan antara karyawan:

* Approval ( Persetujuan )
* Accounting/reconciling ( Akuntansi / rekonsiliasi )
* Asset custody ( Aset tahanan )

Sebuah supervisory review rinci kegiatan terkait diperlukan sebagai kegiatan kontrol kompensasi jika fungsi-fungsi ini tidak dapat dipisahkan dalam departemen yang lebih kecil.

Contoh pemisahan tugas:

* Orang yang permintaan resmi pembelian barang atau jasa tidak boleh orang yang menyetujui pembelian.
* Orang yang menyetujui pembelian barang atau jasa tidak boleh menjadi orang yang mendamaikan laporan keuangan bulanan.
* Orang yang menyetujui pembelian barang atau jasa tidak harus bisa mendapatkan hak asuh atas cek.
* Orang yang memelihara dan rekonsiliasi antara catatan akuntansi seharusnya tidak dapat memperoleh hak asuh atas cek.
* Orang yang membuka surat dan menyiapkan daftar cek yang diterima tidak boleh orang yang membuat deposit.
* Orang yang membuka surat dan menyiapkan daftar cek yang diterima tidak boleh orang yang mempertahankan catatan piutang.

2. Prosedur Perlindungan data

prosedur perlindungan data, keuntungannya yaitu mempermudah dalam pencarian data, dimana setiap tugas atau data sudah ada pada tempatnya masing-masing dan lagi – lagi dapat menghemat waktu dan efektif dalam mengerjakan tugas – tugas yang diberikan.

Ketika seorang berpikir tentang Prosedur Perlindungan Data, seperti persediaan dan perlengkapan. Akan tetapi, dimasa sekarang ini, salah satu data / asset terpenting perusahaan adalah informasi.

Oleh karena itu, harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik data berupa informasi maupun fisik.
Prosedur-prosedur menjaga data / asset pencurian, penggunaan tanpa otorisasi dan vandalisme :

* Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif.
* Memelihara catatan data, termasuk informasi secara akurat
* Membatasi data secara fisik (mesin kas, lemari besi, kotak uang, dan akses terbatas ke safe deposit box     kas, sekuritas, dan asset dalam bentuk surat-surat berharga).
* Melindungi catatan dan dokumen (area penyimpanan tahan api, kabinet file yang terkunci, dan alokasi pendukung diluar kantor) merupakan cara yang efektif untuk melindungi catatan dan dokumen.
* Mengendalikan lingkungan (perlengkapan komputer yang sensitive harus diletakkan dalam ruangan yang memiliki alat pendingin dan perlindungan dari api yang memadai).
* Pembatasan data ke ruang komputer, file komputer dan informasi. Selengkapnya...

Tugas SIA minggu ke 2

Kasus 1
Ketika anda ke bioskop. Anda membeli tiket yang sudah diberi nomor dari loket atau kasir. Tiket tersebut kemudian diberikan ke orang lain di pintu masuk bioskop. Ketidak beraturan jenis apa yang ingin dihindari oleh bioskop? Pengendalian apa yang digunakannya untuk menghindari ketidak beraturan tersebut? resiko dan pajanan apa yang dapat anda identifikasi?

Kasus 2
Pembagian tugas secara efektif kadang-kadang tidak layak secara ekonomis pada bisnis kecil. Berikan pendapat anda mengenai pernyataan tersebut !
Jawaban

Kasus 1
pada kasus pertama kenyataan yang kita ketahui adalah tindakan calo atau bisa kita sebut penyedia tiket tidak resmi. Ada beberapa alasan kenapa bisa timbul adanya percaloan tersebut. pertama, seperti yang kita ketahui system yang digunakan untuk membeli tiket adalah system antrian dengan memakai asas FIFO (first in first out) dan biasanya efek dari system ini menyebabkan antrian yang menumpuk/memanjang. Nampaknya situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menawarkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan tiket tanpa harus capek-capek mengantri. Kedua, dari pihak calo keadaan ini akan menjadi suatu lahan kegiatan ekonomi yang baru karena pada umumnya tiket yang dijual oleh pihak calo harganya sudah tidak standar lagi alias sudah tidak sama harganya dengan pihak bioskop, paling tidak harganya bisa lebih tinggi sekitar 10 sampai 20% bahkan bisa lebih dari standarnya sehingga tentu saja sangat menguntungkan calo tersebut.
Pengendalian disini dilakukan oleh pihak bioskop dengan membuat aturan yang tegas bisa dengan memberikan sangsi bagi orang-orang yang sengaja melakukan percaloan, bisa juga dengan menambah personil keamanan untuk mengawasi kegiatan yang dianggap kearah percaloan.
Adapun resikonya adalah Tidak semua calo menawarkan kemudahan tetapi ada juga yang malah menipu kita dengan menjual tiket palsu yang akhirnya malah merugikan pengunjung itu sendiri.

kasus 2
Pada kasus kedua disini awalnya kita dapat mendefinisikan bahwa bisnis kecil merupakan usaha non formal yang biasanya anggota dan cara pengelolaannya bersifat kekeluargaan. Dalam hal ini kita ambil contoh bisnis usaha warung makan. Usaha ini paling tidak membutuhkan seminimnya kurang dari 5 orang yang bekerja didalamnya, kita ambil saja 5 orang. Tugasnya kita bagi orang pertama kita sebut sebagai A dan yang berikutnya adalah B dan seterusnya B, C, D, dan E. A disini bertugas sebagai koki atau juru masak dan B bertugas sebagai melayani pembeli yang memesan makanan, C bertugas sebagai kasir, D sebagai juru bersih-bersih/tukang cuci alat-alat dan E sebagai assisten koki. Terlihat pembagian tugas ini sudah efektif tetapi kurang ekonomis karena usaha ini terlalu banyak memperkerjakan banyak orang. Agar terlihat ekonomis kita bisa menggunakan cara rangkap kerja misal A sebagai juru koki tanpa asissten, B bertugas melayani pembeli merangkap kasir, dan C sebagai tukang cuci. Apabila C sudah menyelesaikan tugasnya maka C bisa juga meragkap sebagai asissten koki untuk membantu koki memasak. Sedangkan B kita kondisikan sedang sibuk melayani banyaknya pembeli maka C juga bisa merangkap sebagai kasir hingga si B menyelesaikan pekerjaannya. Demikian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan menurut pendapat saya. Terima kasih. Selengkapnya...

Tugas Kasus PT. Makmur

Selengkapnya...

Tugas Kasus PT. Maju

Selengkapnya...

Politik dan Strategi Nasional

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.
Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945. Selengkapnya...

Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional

1. Konsepsi Ketahanan Nasional
Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan nusantara dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

 Aspek Ekonomi
Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
 Aspek Sosial Budaya
Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya.
 Aspek Pertahanan dan Keamanan
Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Aspek Politik
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.
 Aspek Ideologi
Dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini diartikan mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

2. Mewujudkan Keberhasilan Ketahanan Nasional
Aspek Ekonomi
Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut:
• Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui eknomi kerakyatan
• Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight liberalism, etatisme, dan monopoli ekonomi
• Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan
• Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antar sektor.


Aspek Sosial Budaya
Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia perlu:
• Kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarkat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
Aspek Pertahanan dan Keamanan
Mewujudkan kekuatan Hankam
Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu:
• Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.
• Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Aspek Ilmu Pengetahuan
Untuk mecapai percepatan kemandirian dan kesejahteraan berbasis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi ( Iptek )
• Dilakukan lewat penguatan empat pilar knowledge based economy ( KBE ), yaitu :
- Sistem pendidikan
- Sisten inovasi
- Infrastruktur masyarakat informasi
- Kerangka kelembagaan, peraturan perundangan, dan ekonomi
• Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
• Mewujudkan tumbuhnya masyarakat yang berbudaya iptek

Aspek Ideologi
Upaya memperkuat Ketahanan Ideologi memerulkan memerlukan langkah pembinaan berikut:
• Pengamalan pancasila secara obyektif dan subyektif
• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia
• Pendidikan moral Pancasila
• Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila
Aspek Politik
Upaya mewujudkan ketahan pada aspek politik:
Politik Dalam Negeri
• Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum
• Mekanisme politik yang memungkinakan adanya perbedaan pendapat
• Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat
Politik Luar Negeri
• Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama interansional di berbagai bidang
• Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antarnegara
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
• Perjuangan bangsa Indonesia yangf menyakut kepentingan nasional Selengkapnya...

Sebuah Perjuangan Membudayakan Iptek Masyarakat

Iptek anak bangsa belum menjadi primadona di negeri sendiri, padahal iptek pernah berjaya pada era sebelumnya. Apa yang terjadi dengan Iptek ?, sebagian besar dimata masyarakat masalah iptek masih dipandang begitu Hightech, memusingkan, milik orang pintar. Masyarakat tidak sadar padahal Iptek adalah bagian kehidupan setiap hari. Iptekmerupakan alat yang dapat mempermudah masyarakat, menjangkau jauh ke depan serta memberikan dampak pengungkit ekonomi.

Dalam rangka memperjuangkan dan membudayakan Iptek di Masyarakat, maka pada Rabu, 21 April 2010, Humas Kementerian Riset dan Teknologi di lt. 23, mengadakan “Sosialisasi Hasil Monitoring Berita Kegiatan Iptek KRT & LPNK” tentang 'Berbagi Pengalaman dalam Penulisan Artikel Iptek'.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap iptek yang menjadi isu di media masa. Pandangan ini perlu disampaikan kepada komunitas iptek khususnya kepada pegawai dilingkungan ristek dan LPK agar dapat mengetahui masih kurangnya peran komunitas untuk dapat memberikan solusi iptek.

Hal tersebut diungkapkan didalam paparannya oleh narasumber Rully Bayu Atmaja dari Sameko selaku tim monitoring berita. Pada paparannya disampaikan tentang Trend Isue periode Januari – Desember 2009 lalu. Rully menjelaskan bahwa trend isu setiap tahunnya bersifat dinamis disesuaikan dengan hal-hal yang berkisar sekitar ramenya pembicaraan didalam masyarakat dan kondisi iklim. Ini dilihatkan pada trend isu bulan Januari-Februari, isu yang ada adalah mengenai Pemilu dan Kesehatan serta bencana.

Melihat trend isu tersebut terlihat bahwa iptek belum menjadi isu yang mempunyai nilai didalam pemberitaan media. Karena dari monitoring isu bahwa isu ekonomi dan berita lainnya masih memonopoli. Tulisan mengenai iptek baik dari komunitas maupun berita mengenai iptek masih kurang, sehingga kemampuan komunitas Iptek dari hasil yang telah dicapai tidak banyak masyarakat mengetahui dan merasakan.

Semangat dari membudayakan Iptek masyarakat perlu terus dikobarkan oleh komunitas iptek sendiri. Jalan yang harus ditempuh oleh komunitas iptek adalah lebih sering memberikan dan menyumbangkan ide pemikirannya dan pendapat melalui penulisan di media masa ujar Kabag Humas, Wawan Bayu dalam paparan pembukaan sosialisasi tersebut. Selain itu tegas Wawan Bayu bahwa dengan menulis kita dapat menunjukan kemampuan dan melakukan pertanggung jawaban publik hasil yang telah dicapai dari penggunaan anggaran negara.

Benyamin Lakitan, Sesmen Ristek yang akrab disapa Ben pada sambutannya mengatakan dengan menulis kita dapat menunjukan kekuatan dan kemampuan kita kepada masyarakat. Selanjutnya Ben mengajak peserta sosialisasi untuk dapat menyebarluaskan hasil kegiatannya secara intensif kepada masyarakat dengan cara menulis.

Menurut Deputi Dinamika Masyarakat, Carunia M. Firdausy yang sudah mempunyai pengalaman menulis di bebarapa media mengatakan dalam menulis diperlukan adanya pengetahuan, keterampilan, motivasi dan teknik menulis. Selain itu semangat menulis harus tetap ada jangan putus asa, karena masing-masing media mempunya kriteria sesuai kebijakan dari redaktur media tersebut.

Sedangkan narasumber Siswantini S dan Hapsoro dari Media Indonesia.yang memaparkan Cara Penulisan Opini menyampaikan bahwa penulisan dimedia susah-susah gampang perlu fokus dengan pesan yang akan disampaikan dan tidak bertele-tele. Setiap media mempunya karakter yang berbeda dari masing-masing media.

Didalam acara ini juga dilakukan diskusi serta membedah tulisan dari para peserta agar para peserta mengetahui perbedaan antara tulisan ilmiah dan populer. Pada penutupan acara Kepala Biro Hukum dan Humas KRT, Anny Sulaswatty mengingatkan untuk tetap bersemangat dalam menulis dan tetap berlatih secara terus menerus.(humasristek/wb/iwr)



http://www.ristek.go.id/index.php?module=News%20News&id=5752 Selengkapnya...